Pemprov Papua Tengah Sosialisasi Penguatan Ekosistem Keamanan Siber dan Sandi

Laporan Wartawan , Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE - Guna meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM), Pemprov Papua Tengah menggelar sosialisasi penguatan ekosistem keamanan siber, dan sandi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sosialiasasi tersebut Pemprov Papua Tengah menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Bandar Lama, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Selasa, (29/7/2025).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua Tengah, Ham Nawipa mengatakan, dasar pelaksanaan kegiatan ini yakni berdasarkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

UU ini mengatur tentang Informasi, dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 40 tahun 2024 tentang, manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran, dan kapasitas perangkat daerah terhadap keamanan siber dan informasi.

Lalu untuk mendorong terbentuknya tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT atau Computer Security Incident Response Team) di lingkungan Pemprov Papua Tengah.

Hadirnya kegiatan ini juga untuk membangun kolaborasi antara, pemerintah daerah, bersama BSSN dalam penguatan sistem keamanan siber, dan sandi.

"Untuk peserta yang dilibatkan dari, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemprov Papua Tengah, lalu ada perwakilan dari Dinas Kominfo Kabupaten se-Papua Tengah, para ASN dari Dinas Kominfo Papua Tengah," jelas Ham.

Narasumber dalam sosialisasi ini adalah, tim teknis dari Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya untuk rangkaian kegiatan sendiri, pemaparan materi oleh narasumber dari BSSN dengan topik, diskusi interaktif antara peserta, dan narasumber.

Hasil akan dicapai oleh peserta dalam sosialisasi ini adalah, terbangunnya pemahaman baik tentang pentingnya keamanan siber, dan sandi di sektor pemerintahan.

Adanya komitmen dari Dinas Kominfo untuk menindaklanjuti pembentukan PAPUATENGAHPROV-CSIT.

"Artinya, Dinas Kominfo akan menyusun proposal pembentukan CSIRT/ Tim Tanggap Insiden Siber daerah. Kami melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BSSN terkait pendampingan teknis, serta merancang pelatihan lanjutan untuk operator teknis keamanan informasi," kata Ham.

Ham berharap, kiranya melalui sosialisasi ini, para peserta dapat memahami urgensi keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.

"Ini akan menjadi pelopor dalam penerapan kebijakan dan budaya keamanan informasi di OPD masing-masing," pungkasnya. (*)