DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Usai Kebakaran KM Barcelona
Insiden Kapal Motor Barcelona V Menyebabkan Kecemasan Terhadap Sistem Keselamatan Transportasi Laut
Insiden terbakarnya Kapal Motor (KM) Barcelona V di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, yang mengangkut sekitar 280 penumpang, menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat. Kejadian ini menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan dua lainnya hilang, sementara jumlah korban evakuasi mencapai 580 orang. Angka ini memicu pertanyaan tentang akurasi data penumpang dan pengawasan yang dilakukan terhadap kapal-kapal penumpang.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan rasa duka mendalam atas insiden tersebut. Ia menekankan bahwa tragedi ini harus menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi laut nasional. Menurutnya, kecelakaan transportasi laut terus terjadi, seperti tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada awal Juli 2025. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keselamatan pelayaran masih lemah.
“Peristiwa berulang ini menjadi peringatan terhadap lemahnya sistem keselamatan pelayaran nasional. Maka insiden KM Barcelona V harus menjadi momentum evaluasi total keselamatan transportasi laut,” ujar Puan saat berbicara kepada wartawan, Selasa (22/7).
Puan meminta pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk melakukan audit keselamatan secara menyeluruh terhadap seluruh kapal penumpang komersial yang beroperasi. Ia juga menuntut agar penyebab kebakaran di KM Barcelona V diungkap secara transparan.
“Harus bisa diketahui mengapa sistem deteksi dini gagal? Ke depan, pengawasan oleh otoritas pelabuhan juga harus lebih diperketat,” tambahnya.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini juga menegaskan bahwa keselamatan dalam transportasi publik adalah hak dasar setiap warga negara. Pemerintah harus menjamin layanan transportasi laut yang aman dan layak bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“DPR melalui komisi terkait akan mengawal dan mengawasi audit nasional terhadap seluruh kapal penumpang komersial yang saat ini beroperasi,” tegas Puan.
Lebih lanjut, Puan menyerukan agar pemerintah melakukan investigasi secara transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa perbaikan sistem transportasi laut dilakukan secara nyata dan menyeluruh.
“Kita tidak boleh membiarkan laut Indonesia menjadi ladang tragedi berulang. Kapal penumpang bukan sekadar alat transportasi, tapi menjadi ruang hidup ribuan orang setiap harinya. Dan ruang hidup itu harus dijamin aman oleh negara,” tutupnya.
